DANA LURAH AKAN CAIR TAHUN DEPAN MENJADI PERDEBATAN



Menurut Presiden RI Jokowi menyebut banyak keluhan mengenai kelurahan yang tidak memperoleh dana seperti yang diterima desa. Atas dasar itu, Jokowi menjawab suara sumbang tersebut.
Joko Widodo (Jokowi) berniat memberikan dana kelurahan secara merata di seluruh Indonesia tahun depan menjelang Pilpres 2019.
Karena itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan agar rencana yang digagas orang nomor satu Indonesia ini bejalan dengan baik.

"Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi melalui keterangan resmi, Jumat (19/10).

dana lurah
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemberian dana kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan.
Akan tetapi dia tidak merinci berapa nominal dana yang akan diberikan. Pemerintah masih melakukan penghitungan sesuai klasifikasi tipe serta kondisi kelurahan di seluruh Indonesia apakah dana yang dikeluarkan berdasarkan yang dibutuhkan lokasi lurah masing-masing ataukah merata seperti dana desa.

Berbeda dengan maksud pemerintah di mata oposisi ini merupakan salah satu unsur politis. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade misalnya, menyebut rencana Jokowi tersebut tak lain untuk merengkuh persepsi positif dari masyarakat demi kepentingan Pilpres 2019.

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean pun mengusulkan pemberian dana kelurahan direalisasikan usai Pilpres 2019.

Di lain pihak, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi santai gelagat oposisi. Dia menegaskan tak ada kepentingan politis yang berkaitan dengan Pilpres 2019 dibalik rencana Jokowi.

"Semua apa sih enggak dianggap politik," ujarnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).

Dana Kelurahan, Obat Mujarab Dongkrak Elektabilitas Jokowi Lurah dari beberapa daerah dibekali materi anti-korupsi oleh KPK.


Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar melihat oposisi reaktif dengan rencana Jokowi tersebut. Menurutnya, alasan pemerataan pembangunan memang masuk akal, namun tetap patut dipertanyakan.

"Kalau memang untuk pemerataan pembangunan, mengapa tidak sejak awal pemerintahan berjalan dana tersebut dikucurkan?" ucap Adi melalui sambungan telepon, Minggu (21/10).

Adi lantas menyoroti korelasi antara rencana Jokowi soal dana kelurahan dengan isu-isu yang berkembang. Dia menganggap semua bermuara kepada satu hal: elektabilitas Jokowi.

menurut Adi, sejumlah isu yang dekat dengan masyarakat menghantam citra Jokowi dalam dua bulan terakhir. Di antaranya, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).


Disqus Comments